Berita Pekalongan – Pemerintah Kota melalui Pemkot Pekalongan angkat bicara menanggapi viralnya unggahan menu MBG (Makan Bergizi Gratis) yang dinilai tidak layak konsumsi. Pemkot menegaskan bahwa persoalan menu MBG tersebut bukan merupakan ranah kewenangan pemerintah kota, melainkan berada pada pengelola dan instansi terkait sesuai mekanisme program.
Pernyataan ini disampaikan menyusul beredarnya foto dan video di media sosial yang memperlihatkan menu MBG dengan kualitas yang dipersoalkan warganet. Konten tersebut memicu beragam reaksi publik dan menimbulkan kekhawatiran soal standar kelayakan makanan.
Viral di Media Sosial, Publik Pertanyakan Kualitas Menu
Unggahan menu MBG yang viral menampilkan sajian makanan yang dinilai tidak sesuai dengan prinsip gizi seimbang dan kebersihan. Sejumlah warganet menyayangkan kualitas menu yang seharusnya mendukung pemenuhan gizi, khususnya bagi penerima manfaat program.
Viralnya konten tersebut mendorong masyarakat meminta klarifikasi dari pemerintah daerah, termasuk Pemkot Pekalongan, terkait pengawasan dan tanggung jawab atas pelaksanaan MBG di wilayah setempat.
Pemkot Pekalongan Tegaskan Bukan Kewenangannya
Menanggapi hal itu, Pemkot Pekalongan menyebut bahwa pelaksanaan teknis dan pengadaan menu MBG tidak berada di bawah kewenangan pemerintah kota. Pemkot berperan sesuai porsi koordinasi dan fasilitasi, sementara standar menu, pengadaan, serta pengawasan menjadi tanggung jawab pihak pelaksana program yang ditunjuk.
“Pemkot tidak berada pada ranah teknis penyediaan menu. Ada mekanisme dan instansi tersendiri yang menangani hal tersebut,” kata perwakilan Pemkot Pekalongan.
Meski demikian, Pemkot menyatakan siap meneruskan aspirasi masyarakat kepada pihak terkait agar dilakukan evaluasi.
Berita terkini: Mahasiswa Pekalongan Diminta Aktif Laporkan Peredaran Rokok Ilegal
Dorong Evaluasi oleh Pihak Berwenang
Pemkot Pekalongan mendorong agar pihak pengelola MBG melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kualitas menu, kebersihan, dan standar gizi. Evaluasi dinilai penting untuk menjaga tujuan utama program, yakni pemenuhan gizi yang layak dan aman bagi penerima manfaat.
Pemkot juga mengingatkan agar setiap pihak yang terlibat mematuhi ketentuan dan standar yang telah ditetapkan, sehingga kejadian serupa tidak kembali terulang.
Pengawasan Tetap Dibutuhkan
Meski menyebut bukan ranahnya, Pemkot Pekalongan menilai pengawasan lintas sektor tetap diperlukan. Koordinasi antara pemerintah daerah, pelaksana program, dan instansi terkait diharapkan dapat memperkuat kontrol kualitas di lapangan.
Pemkot juga mengimbau masyarakat untuk menyampaikan laporan secara berjenjang dan disertai data agar dapat ditindaklanjuti dengan tepat oleh pihak yang berwenang.
Harapan Program Tetap Berjalan Optimal
Pemkot Pekalongan berharap polemik menu MBG yang viral ini dapat menjadi bahan perbaikan ke depan, tanpa menghambat keberlangsungan program secara keseluruhan. Pemerintah daerah menegaskan dukungannya terhadap program pemenuhan gizi, sepanjang dilaksanakan sesuai standar dan aturan yang berlaku.
“Tujuan utama program adalah meningkatkan gizi masyarakat. Karena itu, kualitas dan kelayakan menu harus menjadi perhatian utama semua pihak,” pungkasnya.
