Pemkot Pekalongan Perkuat Komitmen Hunian Layak dengan Tandatangani Nota Kesepakatan di Semarang
Semarang – Pemerintah Kota (Pemkot) Pekalongan menunjukkan keseriusan dalam mewujudkan hunian layak bagi masyarakat dengan menandatangani Nota Kesepakatan (MoU) Program Perumahan dan Kawasan Permukiman bersama Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Kementerian PUPR, dalam acara Housing Expo Jateng 2024 di Semarang, Rabu (19/6/2024).
Detail Nota Kesepakatan
📜 Pihak yang Terlibat:
-
Pemkot Pekalongan (diwakili Wali Kota Pekalongan, H. Achmad Afzan Arslan Djunaid, S.E.)
-
Pemprov Jateng (Gubernur H. Ganjar Pranowo, S.H., M.I.P.)
-
Kementerian PUPR (Dirjen Perumahan)
🎯 Lingkup Kerja Sama:
✔ Penyediaan rumah susun (rusunawa) untuk MBR (Masyarakat Berpenghasilan Rendah)
✔ Revitalisasi kawasan kumuh permukiman pesisir
✔ Pembangunan infrastruktur dasar (air bersih, sanitasi, listrik) di lokasi permukiman baru
✔ Pendampingan sertifikasi tanah warga
Target Program 2024–2025
🏘️ 500 unit rumah layak huni (RTLH)
🔄 Peremajaan 3 lokasi permukiman kumuh (Wonokerto, Bandengan, & Degayu)
💧 100% akses air bersih untuk wilayah padat penduduk
📑 1.000 sertifikat tanah warga terdampak proyek
Dukungan Anggaran
💰 APBD Kota Pekalongan: Rp 25 miliar
💰 APBD Provinsi Jateng: Rp 40 miliar
💰 Kemen PUPR: Rp 120 miliar
Baca juga: PDAM Tirta Kajen Berencana Usul ke DPRD Soal Pemanfaatan Bendung Gerak untuk Sumber Air Baku
Pernyataan Wali Kota Pekalongan
“Ini langkah nyata menekan angka ketidaklayakan hunian, terutama di pesisir. Prioritas kami adalah warga nelayan dan pekerja sektor informal.”
Manfaat bagi Masyarakat
-
Subsidi perumahan hingga 70% untuk MBR
-
Pelatihan keterampilan warga sekitar proyek
-
Peningkatan kualitas hidup lewat lingkungan sehat
Mekanisme Pendaftaran
-
Verifikasi data via kelurahan
-
Pengajuan proposal komunitas
-
Penilaian tim teknis
Lokasi Prioritas
📍 Kawasan Tambak Lorok (revitalisasi permukiman nelayan)
📍 Rusunawa Medono (tahap II pembangunan)
📍 Permukiman Padat Degayu
